Pengelolaan air tanah perda

Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. April 2, 2004. Share on Facebook. Tweet on Twitter. AIR BAWAH TANAH – PENGELOLAAN. PERATURAN DAERAH NOMOR 4 …

"Mengingat pentingnya air tanah bagi kehidupan, maka pemanfaatnya harus diatur sedemikian rupa, termasuk melalui Perda tentang Pengelolaan Air Tanah," kata Ketua Pansus pembahas Raperda tentang Pengeloloaan Air Tanah DPRD Kaltim, HM Arsyad Thalib, ketika tampil sebagai nara sumber pada uji publik Raperda tentang Pengeloloaan Air Tanah, Sabtu
4 Comments

01. Perda No. 1 Th. 2014 ttg Pengelolaan Air Tanah

(1) Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan : a. Inventarisasi air tanah, b. Penetapan zona konservasi air tanah; dan c. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga

NOMOR TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DENGAN … PENGELOLAAN AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan; PERDA Prov. Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 tentang ... Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah. ABSTRAK: Bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan (PDF) PENGELOLAAN AIR TANAH - ResearchGate

Perda Kab. Bogor No.17 Thn 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Judul, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PENGELOLAAN AIR TANAH. Instansi, Biro Hukum dan HAM Setda Provindi Jawa Barat. Nomor, Nomor Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, RENCANA UMUM ENERGI DAERAH Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, PENGELOLAAN AIR TANAH Bidang Pengelolaan Air tanah;. 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera. 11.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat ( 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;. 2. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR. TANAH. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud Perda Kab. Bogor No.17 Thn 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Judul, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PENGELOLAAN AIR TANAH. Instansi, Biro Hukum dan HAM Setda Provindi Jawa Barat. Nomor, Nomor Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, RENCANA UMUM ENERGI DAERAH Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, PENGELOLAAN AIR TANAH Bidang Pengelolaan Air tanah;. 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR …

PERDA NO. 8 TH. 2011 TTG PENGELOLAAN AIR TANAH - … 12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. 13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. Report "PERDA NO. 8 TH. 2011 TTG PENGELOLAAN AIR TANAH Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Retribusi ... Oct 16, 2007 · RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN. ABSTRAK : – Bahwa untuk memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan perlu diatur pengelolaannya berdasarkan azas fungsi, nilai Kepmen ESDM No. 1451 K/10/MEM/2000; Perda No. 13 Tahun 2002. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ... - Pajak Daerah … 10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah alau baluan di bawah permukaan tanah. BAB II NAMA PAJAK Pasal2 (J) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/alau pemanfaatan air tanah. (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun

i pengelolaan air tanah (studi komparasi hukum islam dan perda kota yogyakarta no. 1 tahun 2012 tentang pengelolaan. lingkungan hidup) skripsi. diajukan kepada fakultas syari’ah dan hukum . universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta

Di tengah upaya pemerintah membangun banyak infrastruktur, sektor air minum terkesan sedikit tersisihkan. Masih saja muncul banyak keluhan terkait pengelolaan air minum. Pemerintah pusat bahkan kewalahan karena pengelolaan air minum merupakan ranah Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di bawah naungan pemerintah daerah.

Perda 14 Tahun LD2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah